ANGGARAN DASAR AMAN

ANGGARAN DASAR (AD) AMAN

Ditetapkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-Empat (KMAN IV)

Tobelo, 24 April 2012

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1) Organisasi ini bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN;

2) AMAN adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk Aliansi yang merupakan  persekutuan
     dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat di Nusantara;

3) AMAN didirikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak 
    ditentukan;

4) Pengurus Besar AMAN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan AMAN ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres  Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat KMAN.

BAB III

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

1) AMAN adalah organisasi nir-laba yang bersifat independen;

2) AMAN berfungsi: 
     a. Sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat untuk memperjuangkan hak-hak 
         adatnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi;

     b. Membela, melindungi dan melayani hak-hak Masyarakat Adat;

     c. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan Masyarakat Adat dalam 
         segala aspek kehidupan.

BAB IV

AZAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 4

AMAN berazaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila

Pasal 5

Visi AMAN adalah terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera.

Pasal 6

Misi AMAN adalah mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri

secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Pasal 7

Tujuan AMAN adalah : 
1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara,
    baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya.

2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak 
     ekonomi, sosial, budaya dan politik.

3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan 
     mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang
     terkandung di dalamnya.

4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.

5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
     hak-hak Masyarakat Adat.

Pasal 8

Prinsip-prinsip AMAN adalah keberlanjutan, keberagaman, kebersamaan, keadilan, 
demokrasi, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan gender, dan hak azasi

manusia.

BAB V

DOKTRIN

Pasal 9

1) Doktrin AMAN sebagai pedoman, pegangan dan bimbingan dalam melaksanakan segala
     kegiatan dan usaha dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya dan ekologi
     serta kemasyarakatan lainnya, yang dirumuskan oleh Pengurus Besar AMAN dan disahkan
     didalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) AMAN

2) Perumusan Doktrin AMAN sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) diatur didalam
    Anggaran Rumah Tangga (ART) AMAN

BAB VI

ATRIBUT

Pasal 10

1) Atribut AMAN terdiri dari Panji-panji, Lambang, Hymne, dan Mars yang pembuatannya
     dilakukan oleh Pengurus Besar AMAN dan disahkan didalam RAKERNAS AMAN.

2) Pembuatan Atribut AMAN sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) diatur didalam
     ART AMAN

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 11

1) Anggota AMAN adalah Komunitas Masyarakat Adat yang menyetujui AD dan ART AMAN.

2) Yang dimaksud dengan Komunitas Masyarakat Adat sebagaimana disebutkan dalam ayat
    (1) adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu
          wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat
          atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan
          kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

3) Keanggotaan AMAN disahkan dalam Rapat Pengurus Besar (RPB), RAKERNAS AMAN
     dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN).

4) Persyaratan, tata cara pencalonan dan penerimaan anggota diatur lebih lanjut didalam ART.

Pasal 12

Setiap anggota berkewajiban :

1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan AMAN sebagai organisasi pembelaan atas 
     hak-hak masyarakat adat

2) Memegang teguh AD dan ART serta peraturan-peraturan AMAN lainnya yang sah.

3) Melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres Masyarakat Adat 
     Nusantara (KMAN), Musyawarah di tingkat wilayah (MUSWIL) dan di tingkat daerah
     (MUSDA), dan rapat-rapat pengurus AMAN yang sah.

4) Menyebarluaskan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi AMAN, serta 
     menegakkan hak-hak Masyarakat Adat sesuai dengan garis-garis perjuangan dan
     prinsip-prinsip AMAN.

5) Aktif melaksanakan program-program AMAN

6) Membayar iuran tetap anggota yang besarnya ditentukan di dalam ART.

Pasal 13

1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 maka setiap 
     Komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN diwajibkan mendaftarkan nama kaderkader
     organisasi AMAN yang dinilai layak menjadi penggerak di komunitas adatnya dengan
     jumlah sekurang-kurangnya 2% dari populasi orang dewasa di komunitas tersebut dengan
     mempertimbangkan proporsi antara laki-laki dan perempuan, dan antara generasi tua dan
     generasi muda.

2) Mekanisme penerimaan dan persyaratan kader serta pedoman untuk peningkatan 
     kapasitas kader-kader penggerak AMAN akan diatur lebih lanjut dalam ART AMAN

Pasal 14

Setiap anggota AMAN berhak untuk:

1) Menjadi peserta dalam KMAN, MUSWIL dan MUSDA

2) Memiliki 1 (satu) suara dalam pengambilan keputusan di dalam KMAN, MUSWIL dan 
     MUSDA.

3) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus AMAN di semua tingkat kepengurusan.

4) Mendapatkan layanan dan dukungan dari AMAN untuk melaksanakan mandat KMAN

5) Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan AMAN lainnya
     yang sah

6) Mengusulkan Komunitas Masyarakat Adat lainnya menjadi anggota AMAN yang mekanisme
    dan persyaratannya diatur dalam ART

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN SERTA WEWENANG DAN

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 15

Struktur organisasi AMAN terdiri dari:

1) Tingkat nasional, yang dipimpin oleh Pengurus Besar AMAN, disingkat PB AMAN

2) Tingkat wilayah, yang dipimpin oleh Pengurus Wilayah AMAN, disingkat PW AMAN

3) Tingkat daerah, yang dipimpin oleh Pengurus Daerah AMAN, disingkat PD AMAN

Pasal 16

1) Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah wilayah 
     pengorganisasian masyarakat adat yang meliputi seluruh wilayah penyebaran anggota
     AMAN.

2) Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah wilayah 
     pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup minimal 3 tiga kabupaten atau kota
     atau kepulauan.

3) Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah wilayah 
     pengorganisasian masyarakat adat yang mencakup satu kabupaten atau wilayah
     persekutuan dari minimal 3 (tiga) komunitas masyarakat adat anggota AMAN di daerah
     tersebut.

Pasal 17

1) Pengurus Besar (PB) AMAN adalah Badan Pengurus tertinggi organisasi AMAN yang 
     bersifat kolektif serta terdiri dari Dewan AMAN Nasional yang disingkat DAMANNAS dan
     Sekretaris Jenderal AMAN yang disingkat SEKJEN AMAN

2) DAMANNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 2 (dua) orang perutusan 
    anggota dari setiap region, terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang dipilih dan ditetapkan
    oleh region yang bersangkutan di dalam KMAN.

3) Proses pemilihan perutusan DAMANNAS oleh region dimulai dari pengajuan 2 (dua) orang
     calon DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan dari masing-masing wilayah untuk
     selanjutnya bertemu dalam pertemuan khusus region untuk memilih dan menetapkan 2 (dua)
     orang DAMANNAS, terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebagai utusan region

4) PB AMAN berwenang :

     a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai dengan AD, ART, Keputusan
         RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta Peraturan AMAN lainnya yang sah.
     b. Membentuk Dewan Pakar yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan
         keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggungjawabnya diatur
         melalui Keputusan PB AMAN yang sah.
     c. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW) AMAN.

(5) PB AMAN berkewajiban: 
      a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD, ART, Keputusan 

          RAKERNAS AMAN dan RPB AMAN serta peraturan AMAN lainnya yang sah
      b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota AMAN di dalam KMAN.

Pasal 18

1. Tugas DAMANNAS: 
     a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Sekretaris Jenderal AMAN setiap 6
         (enam) bulan dan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang
         diterima, serta membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi -
         rekomendasi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal AMAN dalam upaya
         memperbaiki penyelenggaraan organisasi
     b. Memeriksa laporan keuangan organisasi dan dapat menunjuk auditor professional untuk
         melakukannya atas biaya organisasi

2. Fungsi DAMANNAS terdiri dari : 
     a. Fungsi Pengawasan;
     b. Fungsi Anggaran; dan
     c. Fungsi Legislasi/kebijakan

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DAMANNAS diatur di dalam ART

4. Anggota DAMANNAS yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau 
    terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu.

5. Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur di dalam
     ART.

6. DAMANNAS terdiri dari 14 orang, yang mencerminkan keterwakilan 7 (tujuh) region, yaitu :
    Papua, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

7. Setiap region mengutus 2 (dua) orang anggota DAMANNAS yang terdiri dari 1 (satu) orang 
    laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan’

8. Pimpinan DAMANNAS terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang
    wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANNAS

9. Syarat-syarat menjadi anggota DAMANNAS adalah : 
    a. Berasal dari komunitas masyarakat adat anggota AMAN
    b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya
         maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurang -
         kurangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
    c. Diusulkan oleh Pengurus Wilayah dalam region yang bersangkutan.

10. Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DAMANNAS di setiap region diatur di dalam
      ART.

Pasal 19

1. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN,

bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor

Pengurus Besar AMAN setelah berkonsultasi dengan DAMANNAS

b. Membentuk (mendukung serta memfasilitasi secara penuh) Organisasi Sayap dan

Badan-Badan Otonom, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

c. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh

KMAN, RAKERNAS dan RPB.

d. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan

AMAN kepada anggota-anggota AMAN.

e. Membuat pernyataan politik resmi organisasi.

f. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan

pihak lain

g. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada

DAMANNAS setiap 6 (enam) bulan.

h. Menyelenggarakan KMAN, RAKERNAS dan RPB.

2. Sekjen AMAN dipilih dan ditetapkan dalam KMAN yang tata cara pencalonannya

diatur melalui Keputusan DAMANNAS

3. Tata cara pemilihan Sekjen AMAN diatur melalui keputusan KMAN

4. Sekjen AMAN yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau

diberhentikan akan dilakukan pengangkatan pejabat Sekjen AMAN sementara oleh

DAMANNAS dalam Rapat Pengurus Besar AMAN yang secara khusus

diselenggarakan untuk menetapkan dan mengangkat Sekjen AMAN Sementara.

5. Dalam hal Sekjen AMAN melakukan pelanggaran atas AD/ART AMAN maka

DAMANNAS akan melakukan pemecatan sekaligus pengangkatan Sekjen AMAN

Pengganti Antar Waktu dalam rapat DAMANNAS

6. Mekanisme dan tata cara pengangkatan pejabat Sekjen AMAN sebagaimana disebutkan

di dalam pasal 19 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam ART.

7. Syarat-syarat menjadi Sekjen AMAN adalah:

a. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau

wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya 3

(tiga) tahun terakhir secara terus-menerus.

b. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan-keputusan KMAN.

c. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

d. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan tidak termasuk dalam

kepengurusan partai politik

e. Berasal dari komunitas

Pasal 20

1. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat PW AMAN

adalah Badan Pengurus organisasi yang bersifat kolektif di tingkat wilayah yang terdiri

dari:

a. Dewan AMAN Wilayah yang disingkat DAMANWIL

b. Badan Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ditingkat wilayahyang

disingkat BPH AMAN WIL.

2. PW AMAN berwenang :

a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS,RPB, MUSWIL,

RAKERWIL serta peraturan-peraturan AMAN lainnya.

b. Membentuk Dewan Pakar di tingkat wilayah yang keanggotaannya bersifat terbuka

berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan

tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan PW AMAN

c. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus (AMAN pada tingkat masingmasing)

Daerah.

3. PW AMAN berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL,

RAKERWIL serta peraturan-peraturan AMAN lainnya.

b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung dan tidak langsung kepada

PD AMAN dan anggota AMAN di wilayahnya.

c. Memberikan laporan pertanggungjawaban di dalam MUSWIL.

Pasal 21

1. DAMANWIL bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja BPH AMAN Wil.

b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari BPH AMAN Wil setiap 6 (enam)

bulan dan dapat mengadakan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang

diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan

rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada BPH AMAN WIl dan/atau PD

AMAN untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi.

c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANWIL dapat meminta

bantuan dari pihak auditor profesional untuk melakukannya atas biaya dari

organisasi.

2) DAMANWIL dipilih dan ditetapkan di dalam MUSWIL minimal 3 orang dan/atau

disesuaikan dengan kondisi dari keterwakilan komunitas-komunitas anggota AMAN

yang ada di daerah tersebut;

3) Anggota DAMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau

terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu yang mekanisme

dan tata cara penggantiannya diatur di dalam ART

4) Pimpinan DAMANWIL terdiri dari dari 1 (satu) orang Ketua dan sebanyak banyaknya

2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DAMANWIL dengan

mempertimbangkan keterwakilan daerah-daerah dan keterwakilan laki-laki dan

perempuan.

5) Syarat-syarat menjadi anggota DAMANWIL adalah:

a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat anggota AMAN.

b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya

maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurangkurangnya

2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

Pasal 22

1. Ketua Badan Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah (Ketua

BPH AMANWIL) bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor

Pengurus AMANWIL.

b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang putuskan oleh KMAN,

RAKERNAS, RPB, MUSWIL dan RAKERWIL

c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan

AMAN kepada anggota-anggota AMAN.

d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi.

e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan

pihak lain

f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada

DAMANWIL dan Sekjen AMAN setiap 6 (enam) bulan.

g. Menyelenggarakan MUSWIL, RAKERWIL dan Rapat Pengurus Wilayah yang

disingkat RPW.

2) Ketua BPH AMANWIL dipilih dan ditetapkan dalam MUSWIL yang tata cara

pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANWIL.

3) Ketua BPH AMANWIL yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri

atau terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua BPH

AMAN WIl oleh DAMANWIL dan disahkan oleh Sekjen AMAN sampai berakhirnya

periode kepengurusan itu.

4) Syarat-syarat menjadi Ketua BPH AMANWIL adalah:

a. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau

wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya

selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus.

b. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN.

c. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri

sekurang-kurang selama 2 (dua) tahun.

d. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik.

Pasal 23

1) Pengurus AMAN Daerah selanjutnya disingkat AMANDA adalah Badan Pengurus

organisasi AMAN yang bersifat kolektif di tingkat Daerah yang terdiri dari:

a. Badan Pelaksana Harian AMAN Daerah yang disingkat BPH AMANDA

b. Dewan AMAN Daerah selanjutnya disebut DAMANDA sebagai Pengawas dan

Penasehat organisasi di Tingkat Daerah

2) Pengurus AMANDA berwenang :

a. Menentukan kebijakan di Tingkat Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL,

MUSDA, RAKERDA serta Peraturan AMAN lainnya.

b. Mendaftarkan, memverifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap kader-kader

penggerak AMAN dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN di daerahnya

untuk mendapatkan pengesahan dan nomor registrasi kader dari BPH AMAN WIl.

3) Pengurus AMANDA berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan KMAN, RAKERNAS, RPB AMAN,

MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA dan RAKERDA serta Peraturan AMAN lainnya.

b. Memberikan pelayanan dan dukungan secara langsung kepada Komunitas

Masyarakat Adat anggota AMAN di daerahnya.

c. Menyampaikan pertanggungjawaban di dalam MUSDA.

Pasal 24

1) DAMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

a. Mengarahkan dan mengawasi kinerja Badan Pelaksana Harian AMAN Daerah

(BPH AMANDA)

b. Meminta laporan perkembangan organisasi dari BPH AMANDA setiap 6 (enam)

bulan dan dapat mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap laporan yang

diterima, serta membuat laporan evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan

rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada BPH AMANDA dan/atau

Pengurus AMANWIL dan SEKJEN AMAN untuk memperbaiki penyelenggaraan

organisasi selanjutnya.

c. Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan organisasi, DAMANDA dapat meminta

bantuan dari pihak auditor professional untuk melakukannya atas biaya dari

organisasi.

2) DAMANDA dipilih dan ditetapkan sebanyak-banyaknya minimal 3 orang dan atau

disesuaikan dengan kondisi dari keterwakilan komunitas-komunitas masyarakat adat

anggota AMAN yang ada di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan

keseimbangan gender;

3) Anggota DAMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau

terbukti melanggar AD dan ART dilakukan penggantian antar waktu oleh musyawarah

Komunitas Masyarakat Adat sampai berakhirnya periode kepengurusan yang

bersangkutan.

4) DAMANDA dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Wakil

Ketua yang dipilih dari antara anggota melalui Rapat DAMANDA dengan

mempertimbangkan keterwakilan sebaran komunitas dan keseimbangan gender.

5. Syarat-syarat menjadi anggota DAMANDA adalah:

a. Berasal dari dan diutus oleh komunitas masyarakat adat yang telah sah menjadi

anggota AMAN.

b. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di komunitasnya

maupun dalam organisasi persekutuan masyarakat adat di wilayahnya, sekurangkurangnya

selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 25

1. Ketua BPH AMANDA bertugas dan bertanggung-jawab untuk:

a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Kantor

Pengurus Daerah AMAN

b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh

KMAN, RAKER NAS, RPB, MUSWIL, RAKERWIL, MUSDA dan RAKERDA

serta peraturan lainnya.

c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan

AMAN kepada anggota-anggota AMAN.

d. Membuat pernyataan politik resmi organisasi.

e. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan

pihak lain

f. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada

DAMANDA setiap 6 (enam) bulan, Ketua DAMANWIL dan Sekjen AMAN.

g. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah yang disingkat MUSDA dan Rapat

Pengurus Daerah yang disingkat RPD.

2) Ketua BPH AMANDA dipilih dan ditetapkan dalam MUSDA yang tata cara

pencalonannya diatur melalui Keputusan DAMANDA.

3) Ketua BPH AMANDA yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau

terbukti melanggar AD dan ART dilakukan pengangkatan penjabat Ketua BPH

AMANDA oleh DAMANDA dengan pengesahan dari Ketua BPH AMANWIL sampai

berakhirnya periode kepengurusan itu.

4) Syarat-syarat menjadi Ketua BPH AMANDA adalah:

a. Telah bekerja dan mengabdi untuk gerakan masyarakat adat, baik di daerah atau

wilayahnya maupun di tingkat nasional dan internasional, sekurang-sekurangnya

selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus.

b. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan KMAN dan MUSDA.

c. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program sekurang-kurang

dalam 2 (dua) tahun.

d. Bukan anggota TNI, POLRI, pegawai negeri dan pengurus harian partai politik

BAB IX

KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 26

1) Kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan

organisasi AMAN terdiri dari:

a. Kongres Masyarakat Adat Nusantara, disingkat KMAN.

b. Kongres Masyarakat Adat Nusantara Luar Biasa, disingkat KMANLUB

c. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL

d. Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat MUSWILUB

e. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA

f. Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat MUSDALUB

g. Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS

AMAN

h. Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL

i. Rapat Kerja Daerah, disingkat RAKERDA

j. Rapat Pengurus Besar, disingkat RPB

k. Rapat Pengurus Wilayah, disingkat RPW

l. Rapat Pengurus Daerah, disingkat RPD

2. KMAN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMAN, diselenggarakan

oleh Pengurus Besar AMAN sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART)

b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja AMAN

c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Besar AMAN

d. Menetapkan dan mengukuhkan anggota-anggota Dewan AMAN

e. Memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal AMAN.

f. Menetapkan Anggota AMAN

g. Membuat dan menetapkan pandangan dasar dan sikap politik AMAN

h. Menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan KMAN

berikutnya

3. KMANLUB mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan KMAN dan hanya dapat

diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan

organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi AMAN apabila sudah tidak

diperlukan lagi.

4. Tata cara penyelenggaraan KMANLUB diatur dalam ART

a. Anggota AMAN yang berhalangan hadir dalam KMAN dan KMANLUB dapat

memberikan kuasa secara tertulis atas hak suaranya kepada peserta lainnya yang

hadir.

b. KMAN dan KMANLUB dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah)

jumlah anggota

Pasal 27

1. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah

sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :

a. Menilai Pertanggungjawaban AMANWIL

b. Menyusun Program Kerja AMANWIL.

c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANWIL dan Ketua BPH

AMANWIL.

d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.

2. Peserta MUSWIL adalah anggota AMAN, anggota DAMANWIL

3. Anggota AMAN yang berhalangan hadir dalam MUSWIL dapat memberikan kuasa atas

hak suaranya kepada peserta lainnya yang hadir secara tertulis.

4. MUSWIL dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di

wilayah yang bersangkutan.

Pasal 28

1. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA, diselenggarakan oleh Pengurus AMANDA

sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :

a. Menyusun Program Kerja AMANDA

b. Menilai Pertanggungjawaban BPH AMANDA dan DAMANDA sebagai Pengurus

Daerah

c. Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANDA dan Ketua BPH AMANDA

d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.

2. Peserta MUSDA adalah anggota AMAN, anggota DAMANDA dan Ketua BPH

AMANDA.

3. MUSDA dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota AMAN di

daerah yang bersangkutan.

Pasal 29

1. Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat RAKERNAS

AMAN

2. RAKERNAS AMAN adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah

KMAN yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

3. RAKERNAS AMAN diselenggarakan oleh Sekjen AMAN.

4. Peserta RAKER AMAN adalah anggota DAMANNAS, Sekjen AMAN dan utusan dari

Pengurus AMANWIL dan Pengurus AMANDA yang sah.

5. RAKER AMAN dilaksanakan antara lain untuk:

a. Mengesahkan dan/atau membatalkan keanggotaan AMAN.

b. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja

operasional organisasi.

c. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Sekjen AMAN

dan BPH AMANWIL dan BPH AMANDA

d. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.

e. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya

Pasal 30

1) Rapat Kerja Wilayah, disingkat RAKERWIL

2) RAKERWIL adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSWIL

yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

3) RAKERWIL diselenggarakan oleh BPH AMANWIL.

4) Peserta RAKERWIL adalah anggota DAMANWIL dan BPH serta utusan BPH

AMANDA.

5. RAKERWIL dilaksanakan antara lain untuk:

a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja

operasional organisasi.

b. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh BPH

AMANWIL dan AMANDA.

c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.

d. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya

Pasal 31

1) Rapat Kerja Daerah AMAN, disingkat RAKERDA

2) RAKERDA adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah MUSDA

yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.

3) RAKERDA diselenggarakan oleh BPH AMANDA.

4) Peserta RAKERDA adalah anggota DAMANDA dan BPH AMANDA serta utusan dari

anggota-anggota AMAN di daerah yang bersangkutan.

5) RAKERDA dilaksanakan antara lain untuk:

a. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja

operasional organisasi.

b. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh BPH Tingkat

Wilayah dan Tingkat Daerah.

c. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi.

d. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya

Pasal 32

1) Rapat Pengurus Besar AMAN, disingkat RPB AMAN

2) RPB diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

3) Peserta RPB adalah DAMANNAS dan Sekjen AMAN beserta jajarannya

4) RPB diselenggarakan untuk:

a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan

program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang

diperlukan,

b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat

organisasi AMAN untuk memperbaiki kenerja masing-masing,

c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Besar untuk disampaikan

kepada dan laksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota AMAN.

d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN.

e. Mengesahkan anggota AMAN yang baru

Pasal 33

1) Rapat Pengurus Wilayah AMAN, disingkat RPW AMAN

2) RPW diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

3) Peserta RPW adalah DAMANWIL dan BPH AMANWIL.

4) RPW diselenggarakan untuk:

a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan

program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang

diperlukan,

b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat

organisasi AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,

c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Wilayah untuk disampaikan

kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota

AMAN.

d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN di tingkat wilayah

e. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota baru untuk disampaikan

kepada RPB.

Pasal 34

1) Rapat Pengurus Daerah AMAN, disingkat RPD AMAN

2) RPD diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

3) Peserta RPD adalah DAMANDA dan BPH AMANDA.

4) RPD diselenggarakan untuk:

a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan

program-program kerja AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang

diperlukan,

b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat

organisasi AMAN untuk memperbaiki kenerja masing-masing,

c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Daerah untuk disampaikan

kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota

AMAN.

d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap AMAN.

e. Bagi daerah yang belum memiliki Pengurus Wilayah, RPD dapat melakukan

verifikasi dan penetapan calon anggota baru untuk diusulkankan kepada RPB atau

Rakernas.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

Pengambilan keputusan dalam Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat pada dasarnya

dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 36

Pendapatan organisasi ini bersumber dari:

 Iuran anggota.

 Sumbangan anggota

 Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat

 Hasil usaha yang sah

 Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan AD dan ART AMAN

Pasal 37

1) Kekayaan yang diperoleh organisasi AMAN dalam bentuk apapun menjadi milik

organisasi

2) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, surat-surat berharga,

barang yang bergerak dan tidak bergerak.

BAB XII

SANKSI

Pasal 38

1) Setiap pelanggaran terhadap AD, ART dan peraturan-peraturan AMAN lainnya yang

sah yang dilakukan oleh kader, anggota dan pengurus AMAN akan dikenakan sanksi

organisasi.

2) Sanksi-sanksi dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam ART

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 39

1) Pembubaran organisasi dilakukan oleh KMAN atau KMANLUB dengan pertimbangan

bahwa keberadaan organisasi sudah tidak diperlukan lagi yang tata cara pelaksanaannya

diatur di dalam ART.

2) Jika dilakukan pembubaran terhadap organisasi maka kekayaan dan aset organisasi

AMAN diserahkan kepada organisasi sejenis yang tata cara penyerahannya akan diatur

dalam ART

Pasal 40

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan

perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur di dalam AD ini akan diatur di dalam ART dan/atau peraturanperaturan

lainnya.